Bunyi Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003


Pasal 156

 (1)  Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

 (2)   Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

  1. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
  2. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  3. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  4. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  5. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  6. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  7. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  8. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  9. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

 (3)   Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

  1. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  2. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  3. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4(empat) bulan upah;
  4. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  5. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  6. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  7. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  8. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

 (4)   Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
  3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(5)   Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Premium WordPress Themes

About these ads

24 comments on “Bunyi Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003

  1. Sebenarnya masih banyak pengusaha yang melanggar atas peraturan perundang-undangan dalam ketenagakerjaan tidak mau memberikan hak normatif pekerja/buruh saat mereka di PHK,Pensiun,dllnya.

    Dalam hal ini kami ingin menerangkan kembali kedalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang BAB IX
    HUBUNGAN KERJA
    Pasal 50
    Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
    Pasal 51
    (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
    (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan
    peraturan perundang undangan yang berlaku.
    Pasal 52
    (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :
    a. kesepakatan kedua belah pihak;
    b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
    c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
    d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
    kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
    (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
    (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

    Semestinya pengusaha harus menjamin akan hak-hak pokok normatif pekerja/buruh atas keberlangsungan kesejahteraan dan anggota keluarganya.

  2. bagai mana hukum atau pasal,yg mengatur.dimana buruh kontrak diphk/disurplus dengan alasan pekerjaan menipis,tp gaji tidak dibayah pada hari phk trsb. melain kan menunggu tgl gajian.

  3. saya bekerja sebagai administrasi di salah satu cabang PT di surabaya, saya bkrja selama 3 tahun dan saya akan mengundurkan diri (secara baik2), apa saja hak2 yg saya terima dr perusahaan?? mohon bantuanya dan terimakasih

    • menurut pengalaman pribadi saya, dan rekan-rekan kerja saya yeng mengundurkan diri. haknya biasanya 1 bulan gaji tu buat buruh, tapi kalo untuk staff atau adm mungkin ada sedikit perbedaan, karena biasanya peraturan tergantung management dan kebijakan perusahaan

  4. maz Bro kalau mutasi jobdis tidak sesuai dengan keahlian itu menurut undang undang gimana apa dasar hukumnya kalau kita mau melakukan upaya hukum thankz maz Bro….. ya……..

  5. apakah perusahaabn memberi upah pada buruh di bawah umr dan tidak diberikan jaminan kesehatan itu bisa dilaporkan….??
    dI PT yang saya bekerja ndak ada loyalitas ke pekerjanya….

    • Aturan yang sebenarnya… anak dibawah umur tidak diperbolehkan untuk dipekerjakan. Laporkan saja ke komisi perlindungan anak. Kalo loyalitas dimana2 yang menuntut perusahaan kepada pekerjanya. Mungkin kalo kesejahteraan sudah menjadi hak setiap pekerja. Tapi disesuaikan juga dengan kemampuan perusahaan.

  6. Mas sy awal msk kerja d perusahaan status sy harian lepas dengan perjanjian secara lisan. Sy krj dr thn 2007 sampai 2011 harian lepas. trus saya dpt program kontrak 1 thn training ke jepang dr perusahaan dr thn 2011-2012. Setelah selsai kontrk d jepang kerja lg d perusahaan tersebut tp sbgai karyawan kontrak selama 1 thn dr thn 2012-2013. Dan di perpanjang 1thn dr thn 2013-2014. Dan skrng sy d rumahkan. kata perusahaan sy hrs d rumahkan 1 bln. tp saya tidak d gajih selama d rumahkan. Dan tidak d panggil lagi ke perusahaan. Apa msh berhak mendapatkan sesuai pasal 156. Mohon pencerahanny mas trimakasih…

    • Kalo tidak bekerja yang libur 1 bulan dan tidak dapat gaji memang benar.

      Kalau pasal 156 menjelaskan hubungan status tenaga kerja yang ada perjanjian kerjanya secara tertulis. Jadi jika menyalahi perjanjian kerja dan hak karyawan, SK perjanjian kerjanya bisa dijadikan alat bukti yang sah untuk menuntut hak. Kalau tidak ada sk sulit mas untuk mendapatkan hak kamu…

      semoga memberikan pencerahan

  7. siang mas, saya mw menanyakan apabila perusahaan sy tidak membayar gaji di karenakan menunggu pembayaran dari customer. kebetulan saya bekerja sebagai marketing dan operasional di perusahaan expedisi. apakah saya berhak melaporkan ke kementrian ketenagakerjaan.atau lembaga yg berkaitan dengan buruh

    • tunggu dulu janji dari perusahaan anda, jika janji yang diberikan tidak ditepati baru anda melaporkan, mungkin kondisi perusahaan anda bekerja lagi kesulitan financial. jangan terburu-buru dan gegabah dalam pengambilan keputusan,,,,

  8. Selain masalah Upah bagaimana sanksi yg diberikan dgn perusahaan swasta yg tidak memasukan karyawannya ke dalam program pemerintah yakni BPJS? krn masih banyak perusahaan yg membandel krn merasa kebal hukum

    • jika hal itu terjadi maka sanksi terberatnya, hak izin usahanya bisa dicabut. Untuk penjelasan lebih memuaskan bisa baca di halaman resmi bpjs atau googling sanksi perusahaan swasta yang tidak mengikutsertkan karyawannya di bpjs. Tapi kembali lagi ke pemerintah jika pemerintah serius dan adil dalam memberikan sanksi maka saya yakin perusahaan nakal tidak akan ada lagi kecuali suap menyuap masih merajalela. Ceritanya menjadi lain. Terimakasih sudah hadir disini.

  9. siang mas,,,,
    saya bekerja di perusahaan swasta,tapi kami tidak melakukan perjanjian secara tertulis,apakah saya bisah menuntut hak saya?

  10. Siang mas,

    Mohon pencerahannya, dengan kondisi sekarang semua perusahaan harusnya menaikan gajih sesuai yang telah ditentukan pemerintah. bukan begitu??
    Nah yang saya tahu, kenaikan gaji sudah terjadi dari awal tahun 2015.
    Tapi di perusahaan dimana tempat saya bekerja, belum ada kenaikan sama sekali.
    ini sudah masuk bulan ke 4, dan kabar kenaikan belum terdengar.
    Apakah saya bisa melaporkan kejadian ini?

    Dan apa sih kriteria sebuah perusahaan untuk mengikuti standar UMK/UMR?
    Mohon pencerahaanya mas.

    • Sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pemerintah menetapkan upah minimum ini berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (lihat Pasal 88 ayat [4] UUK). Dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) UUK diatur lebih lanjut mengenai upah minimum sebagai berikut:

      (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:

      a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

      b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

      (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

      Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, Pasal 90 ayat (2) UUK memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk dapat melakukan penangguhan.

      Anda tidak menyebutkan pada regional atau Provinsi/Kabupaten/Kota mana Anda tinggal/bekerja. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) di atas, ada 2 macam Upah Minimum. Kami contohkan ketentuan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta pada 2011, Upah Minimum berdasarkan Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 196 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2011 yang mengatur bahwa UMP Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan (lihat Pasal 1).

      Di sisi lain, ada upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 17 Tahun 2011 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi (“UMSP”) Tahun 2011 yang mengatur antara lain seperti dikutip dalam boks di bawah ini (dikutip sebagian):

      A. Kelompok Bangunan dan Pekerjaan Umum

      Mandor/Pengawas

      Rp. 124.540,-/hari

      B. Kelompok Kimia, Energi dan Pertambangan

      Industri bahan kosmetik dan kosmetik

      Rp. 1.335.150,-/bulan

      C. Kelompok Logam, Elektronik dan Mesin

      Industri macam-macam wadah dari logam/industri kemasan kaleng

      Rp. 1.401.843,-/bulan

      D. Kelompok Otomotif

      Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih

      Rp. 1.414.227,-/bulan

      E. Kelompok Asuransi dan Perbankan

      Asuransi

      Rp. 1.419.000,-/bulan

    • Jadi, pengusaha dilarang memberikan upah di bawah ketentuan Upah Minimum berdasarkan UUK maupun Upah Minimum Regionalnya yakni UMP/UMK dan UMSP/UMSK.

      Jika Anda ingin memperkarakan persoalan upah yang tidak dibayar sesuai ketentuan yang berlaku, Anda dapat menggunakan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Prosedurnya adalah:

      1. Mengadakan perundingan bipartit (antara pekerja dan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

      2. Apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan, upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit, yaitu dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat. Pada tahap ini, Anda perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan.

      3. Apabila perundingan tripartit tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

      Lebih jauh simak artikel Gaji Terakhir dan Bonus Tahunan Tidak Dibayar.

      Selain itu, pekerja dapat menempuh upaya pidana yakni dengan melaporkan ke pihak kepolisian. Ketentuan pidana yang dapat dijadikan dasar pelaporan pengusaha yang membayarkan upah pekerjanya di bawah ketentuan upah minimum adalah Pasal 185 jo Pasal 90 UUK dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

      Memang, tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa penegakan hukum pidana ketenagakerjaan ini masih sangat jarang ditemui. dalam artikel Polri Kurang “Melek” Hukum Perburuhan, Pengacara publik LBH Jakarta Kiagus Ahmad mengatakan salah satu penyebab minimnya penegakan hukum pidana ketenagakerjaan adalah karena kurang responsifnya polisi dalam menerima laporan dan atau aduan dari buruh. Kemudian, di dalam artikel Pembayar Upah Rendah Dihukum Penjara, majelis hakim Pengadilan Negeri Bangil, Jawa Timur, menghukum seorang pengusaha mebel satu tahun penjara. pengusaha tersebut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perburuhan dengan membayar rendah upah buruhnya dan menghalang-halangi buruhnya untuk berserikat. Selain penjara, si pengusaha juga dihukum denda sebesar Rp250 juta.

      Menutup penjelasan kami, upaya hukum pidana adalah merupakan ultimum remedium (upaya terakhir), jadi sebaiknya baru ditempuh apabila upaya-upaya lain (sebagaimana dijelaskan di atas) telah ditempuh namun Anda tetap dirugikan dan tidak ada perubahan (dalam hal ini upah tidak disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku).

      Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

      Dasar hukum:

      1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

      2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

      3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 196 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2011;

      4. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 17 Tahun 2011 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2011.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s