Bunyi Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003


Pasal 156

 (1)  Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

 (2)   Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

  1. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
  2. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  3. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  4. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  5. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  6. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  7. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  8. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  9. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

 (3)   Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

  1. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  2. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  3. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4(empat) bulan upah;
  4. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  5. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  6. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  7. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  8. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

 (4)   Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
  3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(5)   Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

About these ads

15 comments on “Bunyi Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003

  1. Sebenarnya masih banyak pengusaha yang melanggar atas peraturan perundang-undangan dalam ketenagakerjaan tidak mau memberikan hak normatif pekerja/buruh saat mereka di PHK,Pensiun,dllnya.

    Dalam hal ini kami ingin menerangkan kembali kedalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang BAB IX
    HUBUNGAN KERJA
    Pasal 50
    Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
    Pasal 51
    (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
    (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan
    peraturan perundang undangan yang berlaku.
    Pasal 52
    (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :
    a. kesepakatan kedua belah pihak;
    b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
    c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
    d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
    kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
    (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
    (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

    Semestinya pengusaha harus menjamin akan hak-hak pokok normatif pekerja/buruh atas keberlangsungan kesejahteraan dan anggota keluarganya.

  2. bagai mana hukum atau pasal,yg mengatur.dimana buruh kontrak diphk/disurplus dengan alasan pekerjaan menipis,tp gaji tidak dibayah pada hari phk trsb. melain kan menunggu tgl gajian.

  3. saya bekerja sebagai administrasi di salah satu cabang PT di surabaya, saya bkrja selama 3 tahun dan saya akan mengundurkan diri (secara baik2), apa saja hak2 yg saya terima dr perusahaan?? mohon bantuanya dan terimakasih

    • menurut pengalaman pribadi saya, dan rekan-rekan kerja saya yeng mengundurkan diri. haknya biasanya 1 bulan gaji tu buat buruh, tapi kalo untuk staff atau adm mungkin ada sedikit perbedaan, karena biasanya peraturan tergantung management dan kebijakan perusahaan

  4. maz Bro kalau mutasi jobdis tidak sesuai dengan keahlian itu menurut undang undang gimana apa dasar hukumnya kalau kita mau melakukan upaya hukum thankz maz Bro….. ya……..

  5. apakah perusahaabn memberi upah pada buruh di bawah umr dan tidak diberikan jaminan kesehatan itu bisa dilaporkan….??
    dI PT yang saya bekerja ndak ada loyalitas ke pekerjanya….

    • Aturan yang sebenarnya… anak dibawah umur tidak diperbolehkan untuk dipekerjakan. Laporkan saja ke komisi perlindungan anak. Kalo loyalitas dimana2 yang menuntut perusahaan kepada pekerjanya. Mungkin kalo kesejahteraan sudah menjadi hak setiap pekerja. Tapi disesuaikan juga dengan kemampuan perusahaan.

  6. Mas sy awal msk kerja d perusahaan status sy harian lepas dengan perjanjian secara lisan. Sy krj dr thn 2007 sampai 2011 harian lepas. trus saya dpt program kontrak 1 thn training ke jepang dr perusahaan dr thn 2011-2012. Setelah selsai kontrk d jepang kerja lg d perusahaan tersebut tp sbgai karyawan kontrak selama 1 thn dr thn 2012-2013. Dan di perpanjang 1thn dr thn 2013-2014. Dan skrng sy d rumahkan. kata perusahaan sy hrs d rumahkan 1 bln. tp saya tidak d gajih selama d rumahkan. Dan tidak d panggil lagi ke perusahaan. Apa msh berhak mendapatkan sesuai pasal 156. Mohon pencerahanny mas trimakasih…

    • Kalo tidak bekerja yang libur 1 bulan dan tidak dapat gaji memang benar.

      Kalau pasal 156 menjelaskan hubungan status tenaga kerja yang ada perjanjian kerjanya secara tertulis. Jadi jika menyalahi perjanjian kerja dan hak karyawan, SK perjanjian kerjanya bisa dijadikan alat bukti yang sah untuk menuntut hak. Kalau tidak ada sk sulit mas untuk mendapatkan hak kamu…

      semoga memberikan pencerahan

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s